Setiap tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia mendapatkan gaji ke-13 sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap aparatur negara. Meski bukan hal baru, masih banyak yang belum memahami dasar hukum, tujuan, dan rincian pencairan gaji ke-13 ini. Berikut ulasannya:
🔍 Dasar Hukum dan Regulasi
Gaji ke-13 PNS diatur dalam beberapa regulasi yang diperbarui setiap tahun. Untuk tahun 2023, dasar hukum yang digunakan antara lain:
-
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
-
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
💰 Besaran Gaji ke-13
Besaran gaji ke-13 setara dengan penghasilan bulanan yang diterima, yaitu:
-
Gaji Pokok
-
Tunjangan Keluarga
-
Tunjangan Jabatan/Umum
-
Tunjangan Kinerja (jika ada, tergantung anggaran dan kebijakan instansi)
Namun, tunjangan kinerja bisa disesuaikan sesuai kemampuan anggaran pemerintah atau kebijakan presiden tiap tahunnya.
📅 Waktu Pencairan
-
Gaji ke-13 biasanya dicairkan pada bulan Juni atau Juli, menjelang tahun ajaran baru sekolah.
-
Tujuannya adalah membantu PNS dalam kebutuhan pendidikan anak-anaknya.
🧾 Siapa yang Berhak Menerima?
Gaji ke-13 diberikan kepada:
-
PNS (aktif)
-
TNI dan Polri
-
Pejabat Negara
-
Pensiunan dan Penerima Tunjangan
-
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
Namun pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau diberhentikan sementara tidak menerima gaji ke-13.
📊 Fakta Menarik Tentang Gaji ke-13 PNS
-
Sudah Ada Sejak 2006: Pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden SBY sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ASN.
-
Tujuannya Berbeda dengan THR: Jika THR diberikan untuk menyambut Idulfitri, gaji ke-13 diberikan untuk membantu kebutuhan biaya pendidikan.
-
Dapat Ditunda atau Dikurangi: Dalam kondisi fiskal tertentu (misalnya pandemi COVID-19), gaji ke-13 bisa ditunda atau hanya diberikan sebagian.
-
Total Anggaran Triliunan Rupiah: Pemerintah mengalokasikan dana besar, biasanya mencapai belasan triliun rupiah per tahun untuk gaji ke-13 ini.
-
Menjadi Daya Tarik Profesi ASN: Salah satu motivasi publik menjadi ASN adalah stabilitas dan tunjangan seperti THR dan gaji ke-13.
📌 Kesimpulan
Gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kerja keras aparatur negara, sekaligus membantu kebutuhan biaya pendidikan di pertengahan tahun. Meski bersifat rutin, kebijakan ini tetap menyesuaikan kondisi keuangan negara dan keputusan presiden setiap tahunnya.
0 Comments